🎰 Cara Membuat Tkdn Pengadaan Barang

PeraturanPresiden no 54 tahun 2010 beserta turunannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengamanatkan adanya perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap dokumen penawaran. Sebagai Kementerian yang diberikan mandat untuk mengatur TKDN, Kementerian Perindustrian membuat Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan menerbitkan PerMen Perindustrian ^{Cara Menghitung TKDN Barang Cara Menghitung TKDN Barang Sudah mencatat teori dan penjelasan cara menghitung TKDN barang? Sebagai salah satu produsen barang yang kena TKDN, sudah menjadi kewajiban Anda untuk mengetahui bagaimana formulasi perhitungan TKDN barang. Semakin dini Anda mengetahui skema perhitungannya maka semakin baik karena Anda bisa mengelola perhitungan TKDN secara mandiri. Pelajari Cara Menghitung TKDN Barang Mereka yang mengerjakan perhitungan TKDN barang mengerti dengan baik apa saja variabel yang harus dihitung. Pada hakikatnya, beda produk yang Anda produksi berbeda pula formulasi perhitungannya. Demi menghindari kesalahan prosedur perhitungan pelajari terlebih dahulu produk yang Anda produksi dan inputan data TKDN-nya. Informasi mengenai TKDN barang bisa dengan mudah Anda peroleh ketika bekerja sama dengan jasa pengurusan TKDN. Tidak hanya bertanggung jawab dengan perhitungan TKDN jasa, jasa pengurusan TKDN juga sangat handal menghitung TKDN barang. Pengetahuan mereka bisa Anda serap dengan baik ketika melakukan konsultasi rutin. Misalnya, perusahaan Anda membuat produk farmasi maka seperti inilah variabel penghitungan nilai TKDN-nya Faktor Penentu Bobot Perusahaan Ini penentu ini sudah termasuk kandungan bahan baku jenis obat-obatan hingga proses pengemasannya. Faktor penentu bobot perusahaan untuk produk farmasi sesuai dengan jenis produk yang sedang Anda hitung bobot TKDN-nya. Tidak mustahil faktor penentu antara obat sirup dan obat hisap berbeda. Kriteria Isian kriteria ini hanya terdiri dari dua pilihan yakni ada dan tidak ada. Nilai Bobot Akhir Merupakan nilai bobot akhir dari masing-masing faktor penentuan bobot perusahaan. Hasil penilaian bobot akhir ini dalam bentuk persentase. Bobot Maksimum Sebelum masuk ke sub penjumlahan yang menghasilkan nilai TKDN sesungguhnya, perusahaan Anda wajib menginput data persentase bobot maksimum. Sub Total Nilai TKDN Dan terakhir adalah sub total nilai TKDN yang juga dalam bentuk persentase. Besaran nilai TKDN merupakan penjumlahan dari semua inputan data sub total TKDN faktor penentuan bobot perusahaan. Kasarnya, itulah rekapitulasi penghitungan nilai TKDN suatu produk kesehatan. Informasi dan tata cara menghitung TKDN barang terlengkap bisa Anda temukan ketika konsultasi dengan konsultan handal. Sanksi Terhadap Penyedia Jasa & Produsen Barang yang Melanggar Ketentuan TKDN Pencabutan Sertifikat TKDN Mengikuti Peraturan Pemerintah setidaknya ada 3 sanksi yang penyedia jasa atau produsen barang dapatkan ketika tidak mengurus sertifikasi TKDN. Sanksi yang paling berat dan bisa mematikan bisnis Anda adalah pencabutan sertifikat TKDN. Tanpa sertifikat TKDN artinya perusahaan Anda tidak bisa mengikuti tender dan melakukan berbagai kegiatan bisnis lainnya. Semakin lama Anda tidak urus TKDN maka semakin banyak pula kerugian yang Anda dapatkan. Masuk Daftar Hitam Mempelajari cara menghitung TKDN barang terbaru rasanya jauh lebih baik daripada masuk daftar hitam. Perusahaan yang memperoleh sanksi ini akan mendapatkan image buruk baik dari pemerintah maupun perusahaan lainnya. Coba bayangkan jika Anda merupakan jasa konstruksi kemudian masuk daftar hitam? Selain kehilangan tender yang keuntungannya sangat besar, Anda juga akan kehilangan kepercayaan dari perusahaan swasta rekanan maupun pemerintah. Bila terus Anda biarkan tanpa pengendalian tidak mustahil perusahaan akan gulung tikar. Denda Administratif Peraturan mengenai denda administratif cukup beragam. Agar tidak mengalami penyimpangan atau kesalahpahaman silahkan pelajari aturannya dengan baik dan cermat. Masih ragu mengurus sertifikasi TKDN padahal ada banyak macam sanksi yang menunggu? Menghitung dan mengurus sertifikasi TKDN memang tidak mudah tapi bukan berarti mustahil. Anda bisa menghubungi jasa pengurusan TKDN untuk mempelajari cara menghitung TKDN barang sekaligus urus penerbitan sertifikatnya. Baca Juga WIUP dan IUP INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI CALL / WA +62811-1280-843 Catur Iswanto Email info}

Pengadaanbarang impor dapat dilakukan, dalam hal: a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau besaran nilai TKDN sesuai ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN, yakni: a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan

Saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan Tingkat Kemampuan Dalam Negeri TKDN terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan TKDN pada produksi manufaktur di Indonesia. TKDN adalah persentase nilai komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang dan jasa. TKDN dapat menjadi salah satu preferensi yang akan menjadi penentu pemenang pada proses pengadaan barang dan jasa yang ada di beberapa instansi. Dasar Hukum Diadakannya TKDN Permen Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam NegeriPermen Perindustrian no. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan IndustriKeputusan Presiden No. 24 Tahun 2018, Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. BacaJuga Panduan Lengkap Memahami Tender Management Keuntungan Adanya Kebijakan TKDN Keuntungan tak hanya untuk pelaku industri namun juga kepada pemerintah Indonesia sendiri Akan tercipta tenaga kerja baru. Industri dalam negeri akan terus memproduksi barang/jasa, sehingga akan ada penyerapan tenaga ada penambahan pemasukan pajak penghasilan PPh terhadap produk yang telah dibuat di Indonesia, sehingga pemerintah sebagai lembaga penarik pajak akan diuntungkan bisa pemasukan dari sektor pajak terus supply-chain dengan ekosistem yang baik. Para vendor akan membuka pabriknya di Indonesia untuk menyuplai ke pabrikan Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia AfrikaTerciptanya kesetaraan antara pengusaha merk lokal dan merk luar dalam hal produksi dan kewajiban transaksi dalam rupiah serta kewajiban PPh Sektor Prioritas Penerapan TKDN TKDN atau Tingkat Kemampuan Dalam Negeri, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Dalam membantu program Pemerintah mengoptimalkan TKDN, maka sektor-sektor tertentu wajib memiliki TKDN dengan penetapan nilai prosentase yang sudah diperhitungkan. Cara Mengurus Sertifikat TKDN Sumber Pixabay Untuk mengurus sertifikat TKDN, industri bisa mengajukan penghitungan mandiri self assessment mengenai nilai TKDN yang ada pada produknya. Hasil penghitungan mandiri tersebut kemudian diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen yang ditunjuk oleh Kemenperin, yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo. Dokumen yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk keperluan verifikasi TKDN di antaranya adalah akta pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, laporan hasil produksi satu tahun terakhir, dan lainnya. Apabila dokumen sudah lengkap, proses selanjutnya adalah verifikasi TKDN oleh petugas. Mengutip dari laman jumlah biaya yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan sertifikat TKDN tersebut bervariasi, tergantung jenis produk yang akan disurvei. Akan tetapi, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan APBN untuk membantu perusahaan dalam memperoleh sertifikasi TKDN secara gratis dengan menunjuk PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana kegiatan ini. Setiap perusahaan hanya dapat mengajukan sertifikasi TKDN untuk 2 dua produk. Biaya untuk sertifikasi produk ketiga, keempat, dan seterusnya, akan dibebankan kepada perusahaan Teknis Perhitungan TKDN Sumber Pixabay Bagi anda yang dipersyaratkan memiliki TKDN dengan persentase tertentu, pahami dulu bagaimana teknis perhitungannya. Penilaian TKDN berdasarkan produk barang/jasa dan dapat ditambah dengan nilai BMP yaitu Bobot Manfaat Perusahaan. Penilaian Produk Barang/Jasa Ada tiga Komponen yang perlu diperhitungkan 1. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. 2. Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri 3. Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Penilaian pada BMP BMP atau Bobot Manfaat Perusahaan, adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan community development; serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual. Nilai tambah pada BMP sangat berpengaruh besar terhadap hasil penilaian TKDN. Jadi, sangatlah penting bagi perusahaan meningkatkan CSR, memberdayakan UMKM dll. Formulasi Perhitungan TKDN TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi ini merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi tersebut meliputi biaya untuk bahan material langsung;biaya tenaga kerja langsung; danbiaya tidak langsung pabrik factory overhead;tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan company overhead, dan Pajak Keluaran. Penentuan KDN Barang Bahan material langsung berdasarkan negara asal barang country of origin;Alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; danTenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan. Syarat bagi Perusahaan Untuk Mendapatkan Sertifikat TKDN Memiliki Akte PendirianMempunyai Struktur organisasi produksiPembelian bahan bakuDaftar alat/peralatanGambar kerja produksiLaporan hasil produksi setahun terakhirSertifikat ISO 9001Jumlah dan daftar jabatan tenaga kerjaDenah area produksiProses produksiAlur kerja produksi – Brosur /katalog produk Untuk memudahkan Perusahaan memperoleh TKDN, Anda bisa menggunakan RUN Market. Mengapa? Karena RUN Market sudah dilengkapi dengan platform digital procurement, Vendor management dan mendukung business performance perusahaan Anda menjadi lebih hebat. Tidak ada yang harus terlewatkan untuk proses TKDN Anda jika Menggunakan RUN Market. Kunjungi website kami sekarang juga, dan dapatkan informasi menarik lainnya terkait RUN Market di sana.

TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa serta gabungan barang dan jasa. Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah Nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Preferensi Harga adalah Nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran

TKDN Barang dan Jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri Apa yang Anda ketahui mengenai TKDN barang dan jasa? Pada hakikatnya, perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri mengikat dua variabel yakni barang yang pabrik produksi dan jasa oleh penyedia jasa. Tapi dalam beberapa kasus ada kegiatan bisnis yang menggabungkan antara kedua variabel tersebut. Hasil penggabungan itulah yang menghasilkan rumusan TKDN nilai barang & jasa. Contoh Isian Form Rekapitulasi TKDN Barang dan Jasa Ketika Anda melihat kegiatan konstruksi, apa pertama kali yang Anda pikirkan? Kegiatan konstruksi merupakan salah satu kegiatan yang menggabungkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri jasa dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri barang, mengapa demikian? Karena dalam kegiatan produksi terdapat beberapa barang konstruksi bernilai Tingkat Komponen Dalam Negeribarang dan pemanfaatan jasa konstruksi selaku eksekutor yang melaksanakan pembangunan. Agar lebih memahami tentang gabungan TKDN barang dengan jasa simak contoh isian form rekapitulasi TKDN-nya berikut ini Uraian Pekerjaan Barang Sebut saja kegiatan yang sedang berlangsung adalah pembuatan gudang peralatan dan semen artinya barang yang Anda butuhkan cukup banyak. Pertama adalah bahan baku selanjutnya peralatan siap pakai. Uraian Pekerjaan Jasa Apa saja jenis jasa yang bisa perusahaan jasa tawarkan untuk pembuatan gudang peralatan dan semen? Jawabannya cukup beragam mulai dari manajemen perekayasaan dan proyek hingga fasilitas kerja. Biaya KDN Masing-masing urian pekerjaan harus memiliki biaya KDN yang datanya berasal dari laporan data yang akurat. Jangan lupa untuk menjumlah total biaya KDN apabila uraian pekerjaannya lebih dari satu. Biaya KLN Cara menghitung TKDN barang dan jasa juga termasuk perhitungan biaya KLN. Sama seperti KDN, gunakan data aktual untuk pengisian biaya KLN pada form rekapitulasi TKDN. Biaya Total Jumlahkan dengan benar biaya KDN dan biaya KLN kemudian input pada biaya total ini. Mengapa biaya total harus Anda hitung? Karena biaya total juga termasuk dalam rumusan formulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri gabungan barang dengan jasa. Nilai TKDN Barang + Jasa Dan isian formulir rekapitulasi yang paling penting adalah persentase TKDN itu sendiri. Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri inilah yang menjadi latar belakang keputusan penerbitan sertifikasi TKDN perusahaan Anda. Perusahaan yang belum memenuhi syarat tidak akan menerima sertifikat TKDN sehingga wajib melaksanakan revisi. Perhitungan TKDN Barang Jasa Sebelumnya kami telah menjelaskan dengan lengkap apa saja isian yang tertera pada format formulir rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri barang gabungan dengan jasa. Perluas wawasan Anda dengan turut mempelajari rumusan formulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri-nya. Skema perhitungannya memang lebih sulit karena memiliki rumusan yang menjadi pedoman utama. Apakah skema perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan jasa terasa sulit untuk Anda? Sama seperti belajar rumus fisika atau matematika, pada pembelajaran pertama mungkin Anda menemui banyak kendala. Akan tetapi usai mencoba dan belajar untuk kesekian kalinya, semua terasa lebih mudah. Mempelajari perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri barang serta jasa merupakan kegiatan yang penting karena tertulis jelas pada UU, Permen dan dasar hukum lainnya. Ada sanksi berat yang menunggu jika Anda abai mengurus sertifikasi TKDN. Jika terlalu sulit mengurusnya seorang diri gunakan jasa profesional yang berpengalaman mengurus perhitungan TKDN. Tarif biaya pemanfaatan jasa pengurusan Tingkat Komponen Dalam Negeri lebih terjangkau daripada Anda membayar denda finansial bahkan kehilangan fungsi TKDN sementara maupun selamanya. Syaratnya, Anda hanya perlu menyeleksi dan menemukan satu jasa pengurusan terpercaya. Pilih penyedia jasa yang benar-benar kompeten dalam bidang ini sehingga dapat membimbing Anda melakukan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Bukan saja perhitungan gabungan tapi juga perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan TKDN jasa. Gunakan fasilitas konsultasi jasa pengurusan TKDN untuk menggali lebih banyak informasi yang Anda butuhkan terkait TKDN barang dan jasa. Baca Juga WIUP dan IUP INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI CALL / WA +62811-1280-843 Catur Iswanto Email info

LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menunjuk SPC dan beberapa vendor lainnya untuk menyediakan chromebook bagi sekolah-sekolah dan instansi pemerintah.Dengan menggandeng produsen lokal, tahun ini LKPP ditengarai telah mencapai efisiensi anggaran sebesar 27,9% atau sejumlah Rp1,8 Triliun; Hal ini tak lepas dari komitmen pabrikan dalam negeri untuk menurunkan harga penawaran pada

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Pada umumnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui lelang atau tender yang diikuti oleh para penyedia barang dan jasa. Dalam proses pengadaan tersebut, pemerintah harus memperhatikan aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa tersebut memberikan nilai tambah bagi pembangunan industri dalam negeri. TKDN adalah persentase komponen dalam negeri pada suatu produk atau jasa yang dihitung dari nilai total produk atau jasa tersebut. Dalam hal ini, TKDN menjadi indikator penting bagi pengembangan industri dalam negeri. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, TKDN menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan dalam menentukan pemenang tender atau lelang. Oleh karena itu, pihak penyedia barang dan jasa harus dapat menghitung TKDN dengan benar dan akurat agar dapat memenangkan tender atau lelang. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai cara menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pembahasan akan mencakup pengertian TKDN, kebijakan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menghitung TKDN. Pengertian TKDN TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. Secara umum, TKDN mengacu pada persentase komponen dalam negeri yang digunakan dalam suatu produk atau jasa. TKDN menjadi sangat penting dalam pengembangan industri dalam negeri karena dapat meningkatkan kemandirian industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah produk atau jasa, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, TKDN menjadi faktor penting yang diperhatikan dalam menentukan pemenang tender atau lelang. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kebijakan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan persyaratan TKDN sebagai salah satu kriteria evaluasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada dasarnya, persyaratan TKDN harus dipenuhi oleh semua peserta lelang atau tender. Namun, ada beberapa pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut. Pengecualian tersebut antara lain Barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri; Barang dan jasa yang diproduksi dengan menggunakan teknologi tertentu yang hanya tersedia di luar negeri; Barang dan jasa yang dibutuhkan dalam keadaan darurat; Barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Tahapan dalam menghitung TKDN Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Identifikasi komponen dalam negeri Pertama-tama, pihak penyedia barang dan jasa harus mengidentifikasi komponen dalam negeri yang akan digunakan dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Komponen dalam negeri dapat berupa bahan baku, suku cadang, atau jasa yang diberikan oleh tenaga kerja dalam negeri. Hitung nilai komponen dalam negeri Setelah mengidentifikasi komponen dalam negeri, pihak penyedia barang dan jasa harus menghitung nilai komponen dalam negeri tersebut. Nilai komponen dalam negeri dihitung berdasarkan harga satuan komponen tersebut dikalikan dengan jumlah yang digunakan. Hitung nilai total produk atau jasa Selanjutnya, pihak penyedia barang dan jasa harus menghitung nilai total produk atau jasa yang ditawarkan. Nilai total produk atau jasa dihitung berdasarkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dikalikan dengan harga satuan. Hitung persentase TKDN Setelah nilai komponen dalam negeri dan nilai total produk atau jasa diketahui, pihak penyedia barang dan jasa dapat menghitung persentase TKDN. Persentase TKDN dihitung dengan membagi nilai komponen dalam negeri dengan nilai total produk atau jasa, kemudian dikalikan dengan 100%. Contoh perhitungan TKDN Berikut ini adalah contoh perhitungan TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Sebuah perusahaan menawarkan produk A seharga Rp per unit. Produk A terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen X seharga Rp per unit, komponen Y seharga Rp per unit, dan komponen Z seharga Rp per unit. Komponen X dan Y diproduksi di dalam negeri, sedangkan komponen Z diproduksi di luar negeri. Untuk menghitung TKDN, kita perlu menghitung nilai komponen dalam negeri dan nilai total produk A terlebih dahulu. Nilai komponen dalam negeri = jumlah komponen X x harga komponen X + jumlah komponen Y x harga komponen Y = 100 x + 200 x = Rp Nilai total produk A = jumlah produk A x harga produk A = 100 x = Rp Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai komponen dalam negeri sebesar Rp dan nilai total produk A sebesar Rp Selanjutnya, kita dapat menghitung persentase TKDN sebagai berikut Persentase TKDN = nilai komponen dalam negeri / nilai total produk A x 100% = / x 100% = 80% Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa persentase TKDN produk A adalah 80%. Artinya, produk A memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Pentingnya penghitungan TKDN Menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting dilakukan. Hal ini karena TKDN dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan tingkat keterlibatan industri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, TKDN juga dapat menjadi dasar untuk memperkuat sektor industri dalam negeri melalui kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas industri dalam negeri. Penghitungan TKDN juga dapat membantu pihak penyedia barang dan jasa dalam meningkatkan daya saing produk atau jasanya. Dengan menaikkan persentase TKDN, pihak penyedia barang dan jasa dapat memperkuat posisi pasar produk atau jasanya, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Selain itu, penghitungan TKDN juga dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan proteksi industri dalam negeri. Dengan membatasi penggunaan komponen impor dan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Kendala dalam menghitung TKDN Meskipun penghitungan TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting dilakukan, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menghitung TKDN. Beberapa kendala tersebut antara lain Keterbatasan data komponen dalam negeri Salah satu kendala dalam menghitung TKDN adalah keterbatasan data komponen dalam negeri. Data mengenai komponen dalam negeri tidak selalu tersedia atau mudah diakses. Hal ini dapat menyulitkan pihak penyedia barang dan jasa dalam mengidentifikasi komponen dalam negeri yang dapat digunakan dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Ketergantungan pada komponen impor Selain keterbatasan data komponen dalam negeri, ketergantungan pada komponen impor juga menjadi kendala dalam menghitung TKDN. Beberapa produk atau jasa memerlukan komponen yang hanya tersedia di luar negeri atau memerlukan teknologi yang hanya dimiliki oleh perusahaan asing. Hal ini dapat menyulitkan pihak penyedia barang dan jasa dalam memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan interpretasi terhadap TKDN Perbedaan interpretasi terhadap TKDN juga menjadi kendala dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkadang, terdapat perbedaan interpretasi antara pihak penyedia barang dan jasa dengan pihak pengawas atau pemerintah terkait dengan penghitungan TKDN. Hal ini dapat memunculkan perbedaan pandangan dan menyulitkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Masalah teknis dalam menghitung TKDN Terakhir, masalah teknis dalam menghitung TKDN juga menjadi kendala dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menghitung TKDN dapat membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam tentang proses produksi dan persyaratan teknis dari suatu produk atau jasa. Selain itu, penghitungan TKDN juga dapat memerlukan penggunaan alat dan software yang canggih untuk menghitung jumlah dan persentase komponen dalam negeri. Untuk menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Identifikasi produk atau jasa yang akan ditawarkan Tahap pertama dalam menghitung TKDN adalah dengan mengidentifikasi produk atau jasa yang akan ditawarkan. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan memahami persyaratan teknis dari suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan. Identifikasi komponen dalam negeri dan impor Tahap kedua adalah dengan mengidentifikasi komponen dalam negeri dan impor yang digunakan dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber komponen yang digunakan dalam proses produksi produk atau jasa. Pengukuran nilai komponen dalam negeri dan impor Tahap ketiga adalah dengan melakukan pengukuran nilai komponen dalam negeri dan impor. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menghitung nilai komponen dalam negeri dan impor yang digunakan dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Penghitungan TKDN Tahap keempat adalah dengan melakukan penghitungan TKDN. Penghitungan TKDN dilakukan dengan membandingkan nilai komponen dalam negeri dan impor yang digunakan dalam produk atau jasa dengan persentase TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika persentase TKDN yang dihitung lebih tinggi dari persentase TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah, maka produk atau jasa tersebut memenuhi persyaratan TKDN. Verifikasi dan validasi data Tahap kelima adalah dengan melakukan verifikasi dan validasi data yang telah dihitung. Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penghitungan TKDN sudah akurat dan valid. Penyusunan laporan TKDN Tahap terakhir adalah dengan menyusun laporan TKDN. Laporan TKDN berisi hasil penghitungan TKDN yang telah dilakukan. Laporan ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesimpulan Menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting dilakukan. TKDN dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan tingkat keterlibatan industri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, TKDN juga dapat menjadi dasar untuk memperkuat sektor industri dalam negeri melalui kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas industri dalam negeri. Meskipun penghitungan TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah terkadang memerlukan pemahaman teknis yang mendalam, penggunaan alat dan software yang canggih, dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Namun, dengan pemahaman yang cukup dan prosedur yang tepat, penghitungan TKDN dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, penggunaan TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan industri dalam negeri. Oleh karena itu, peran TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu terus ditingkatkan dan dipahami oleh semua pihak terkait. Berikutulasan lengkap pengertian apa itu TKDN Contoh Sertifikat/ Sertifikasi TKDN Kemenperin dan Cara menghitung TKDN. TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri menjadi salah satu poin penting yang pada proses lelang pengadaan barang maupun jasa. Selain itu proyek yang sering menerapkannya adalah proyek yang menggunakan alat-alat atau bahan baku Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya disebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pengadaan PPK perlu mempertimbangkan untuk mengalokasikan paling sedikit 40% untuk penggunaan produk usaha kecil dari hasil produksi dalam negeri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang TKDN + BMP tingkat kandungan dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40%. TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Salah satu cara mudah untuk mengetahui apakah suatu produk memiliki TKDN atau tidak, maka PPK dapat menggunakan sumber referensi P3DN Kementerian Perindustrian, yakni dengan masuk ke link website di rekapitulasi untuk dilihat per kategori produk. Cara lainnya adalah dengan meminta sertifikat TKDN yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian terkait produk barang/jasa pada saat melakukan survey pasar. Namun sayang, kewajiban tersebut jarang, jika tidak ingin dikatakan tidak pernah, dimasukan PPK sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam perencanaan pengadaan barang/jasa. Padahal, maksud pemerintah dalam mendorong pemenuhan TKDN dan BMP paling sedikit 40% adalah semata-mata keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mendorong industri dalam negeri lebih berkembang di tengah pesatnya globalisasi dimana arus barang/jasa tidak mengenal batas negara sehingga menguntungkan perusahaan asing yang memiliki modal besar, menggunakan teknologi tinggi, memiliki rantai pasok yang lebih efisien sehingga mampu menjual barang/jasa dengan harga yang jauh lebih murah dari produk sejenis keluaran dalam negeri. Apabila PPK menetapkan syarat TKDN dan BMP, maka besar kemungkinan dalam evaluasi harga, produk yang memiliki TKDN dan BMP tinggi, meskipun harga penawarannya lebih mahal dari produk sejenis luar negeri, memiliki keuntungan karena diberi preferensi harga sehingga dalam evaluasi harga si penawar setelah diberikan preferensi harga dan dihitung hasil evaluasi akhir akan lebih murah dari penawar yang menawarkan produk luar negeri atau produk yang TKDN dan BMPnya kecil. Terkait dengan preferensi harga pada proses pemilihan, khusus evaluasi penawaran, Pokja Pemilihan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut Preferensi Harga diberikan pada tiap komponen barang yang memiiki nilai total paling sedikit di atas satu miliar rupiah; Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% dua puluh lima persen. Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25% dua puluh lima persen. Apabila peserta tidak menyampaikan formulir penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. Rumus penghitungan harga evaluasi akhir dilakukan untuk tiap komponen barang dengan rumus sebagai berikut HEA komponen barang = 1-KP x HP, dimana HEAkomponen barang = Harga Evaluasi Akhir tiap komponen barang. KP = TKDN x Preferensi Tertinggi. HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik. Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA komponen barang. Perhitungan HEA komponen barang dalam total penawaran digunakan untuk menetapkan peringkat pemenang. Dengan demikian, pada saat evaluasi harga akhir penawaran, urut-urutan peringkat pemenang dapat berubah dan produk dengan tingkat kandungan dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan yang paling tinggi memiliki peluang besar untuk memenangkan tender. Disclaimer setiap tulisan di sini adalah pendapat penulis sendiri, kecuali pendapat orang lain yang penulis kutip/cite. Jika ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi dapat meninggalkan komentar pada kolom respon. Saya hanya akan menjawab yang saya ketahui, jika tidak anda mungkin menemukan jawaban pertanyaan anda di forum atau blog pengadaan lainnya. Anda juga dapat mengunjungi channel youtube saya "Yanes Panie". View more posts Post navigation . 17 383 120 105 146 83 407 470

cara membuat tkdn pengadaan barang